Details Artikel

Mengapa Tidak Semua Perjanjian Otomatis Sah ?

Banyak orang beranggapan bahwa setiap perjanjian yang telah ditandatangani secara sadar dan bermeterai otomatis sah serta mengikat secara hukum. Pandangan ini wajar, tetapi tidak sepenuhnya tepat. Dalam hukum perdata, keabsahan perjanjian tidak ditentukan oleh tanda tangan semata, melainkan oleh terpenuhinya syarat-syarat tertentu yang bersifat fundamental.

Dalam praktik, persoalan ini kerap muncul dalam berbagai bentuk sengketa, termasuk persoalan keabsahan perjanjian dalam sengketa keluarga yang sering kali berujung pada konflik lanjutan.

Akar persoalannya hampir selalu sama : perjanjian dibuat, tetapi syarat sahnya diabaikan. Untuk memahami di mana letak cacat tersebut, hukum perdata Indonesia memberikan satu pintu masuk utama, yakni Pasal 1320 KUHPerdata.

Dasar Hukum : Pasal 1320 KUHPerdata

Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat syarat sah perjanjian:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Sebab yang halal

Keempat syarat ini tidak berdiri sejajar, melainkan terbagi dalam dua kategori besar:

1. Syarat subjektif: kesepakatan dan kecakapan
2. Syarat objektif: objek tertentu dan sebab yang halal

Pembagian ini krusial karena menentukan nasib hukum perjanjian. Cacat pada syarat subjektif berakibat perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan pelanggaran syarat objektif menjadikan perjanjian tersebut batal demi hukum.

Apa Itu Batal Demi Hukum ?

A. Definisi Konseptual

Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian yang sejak awal dianggap tidak pernah ada. Ia tidak melahirkan hak dan kewajiban yang sah, karena unsur objektif yang menjadi fondasinya tidak terpenuhi.

Dalam konteks ini, hukum tidak menunggu ada pihak yang membatalkan. Ketidakabsahannya bersifat inheren, melekat sejak perjanjian tersebut dibuat.

1. Pasal 1335 KUHPerdata Suatu perjanjian tanpa sebab atau dibuat karena sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan.
2. Pasal 1337 KUHPerdata Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

B. Contoh Praktik

Beberapa contoh klasik dalam praktik peradilan antara lain:

1. perjanjian dengan objek fiktif atau tidak jelas,
2. perjanjian dengan sebab yang dilarang oleh hukum,
3. perjanjian yang secara substansi melanggar ketertiban umum atau kesusilaan.

Pada titik inilah konsep perjanjian tersebut bahkan dapat bergeser menjadi ranah perbuatan melawan hukum dalam sengketa perdata, apabila sejak awal mengandung unsur pelanggaran terhadap hak pihak lain.
 

Apa Itu Dapat Dibatalkan ?

A. Dasar Hukum

Berbeda dengan batal demi hukum, perjanjian yang dapat dibatalkan berakar pada cacat kehendak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata, yaitu:

1. kekhilafan,
2. paksaan,
3. penipuan.

Tambahan :

1. Pasal 1446 KUHPerdata (hak pembatalan bagi pihak yang tidak cakap)
2. Pasal 1454 KUHPerdata (daluwarsa pembatalan 5 tahun)

B. Ciri Khas

Ciri utama perjanjian yang dapat dibatalkan adalah:

1. tetap sah dan mengikat sebelum dibatalkan,
2. memerlukan inisiatif aktif dari pihak yang dirugikan,
3. dapat tetap berlaku jika tidak pernah dipersoalkan.

Situasi seperti ini banyak ditemukan dalam perkara keluarga, khususnya ketika terjadi cacat kehendak dalam perjanjian akibat tekanan emosional atau ketimpangan posisi.

Bagaimana Membedakan Keduanya dalam Praktik ?

Perbedaan antara batal demi hukum dan dapat dibatalkan bukan sekadar terminologi, melainkan menyangkut konsekuensi hukum yang sangat nyata.

Perbedaan mendasar terletak pada jenis syarat yang dilanggar dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
Jika yang dilanggar adalah syarat objektif, perjanjian batal demi hukum.
Jika yang cacat adalah syarat subjektif, perjanjian hanya dapat dibatalkan.

Dari segi status hukum, perbedaannya semakin jelas.
Perjanjian yang batal demi hukum sejak awal tidak pernah memiliki kekuatan mengikat, seolah tidak pernah lahir.
Sebaliknya, perjanjian yang dapat dibatalkan tetap mengikat hingga ada putusan pembatalan.

Dalam aspek prosedural, pembatalan aktif wajib dilakukan pada perjanjian yang dapat dibatalkan. Jika pihak yang dirugikan memilih diam, perjanjian tersebut justru dapat menguat secara hukum.

Perbedaan ini juga menentukan siapa yang berhak menggugat.
Dalam batal demi hukum, siapa pun yang berkepentingan dapat mempermasalahkan.
Dalam dapat dibatalkan, hanya pihak yang mengalami cacat kehendak yang memiliki legitimasi.

Inilah alasan mengapa kelalaian memahami perbedaan ini dapat mengubah posisi hukum seseorang secara permanen.

Yurisprudensi dan Praktik Pengadilan

Dalam praktik peradilan, Mahkamah Agung secara konsisten menegaskan bahwa perjanjian dengan sebab yang terlarang atau objek yang tidak sah dikualifikasikan sebagai batal demi hukum, termasuk dalam konteks kontrak bisnis dan pengalihan hak atas tanah.

Sebagai contoh:

1. Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan perjanjian jual beli tanah tanpa hak milik yang sah sebagai batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat objektif mengenai objek tertentu dan sebab yang halal.
2. Putusan pembatalan akta notaris karena terbukti adanya paksaan dalam proses penandatanganan, yang menempatkan perjanjian tersebut dalam kategori dapat dibatalkan, bukan otomatis tidak sah sejak awal.

Perbedaan konstruksi hukum ini sangat menentukan. Dalam perkara bisnis, kesalahan mengklasifikasikan suatu perjanjian sebagai “sekadar dapat dibatalkan” padahal sebenarnya “batal demi hukum” dapat berimplikasi pada sengketa lanjutan, tuntutan ganti rugi, bahkan konsekuensi hukum yang lebih luas.

Dalam konteks korporasi, kekeliruan membaca keabsahan kontrak dapat berkembang menjadi persoalan yang berdampak sistemik terhadap direksi atau pengambil keputusan, sebagaimana dibahas lebih lanjut dalam analisis mengenai risiko pidana dalam keputusan bisnis dan tanggung jawab korporasi.

Dampak Praktis dalam Berbagai Bidang

A. Sengketa Keluarga

Kesepakatan pembagian harta atau perdamaian sering kali tampak sah di atas kertas, tetapi rentan cacat kehendak.

B. Sengketa Warisan

Dalam praktik, persoalan ini sering muncul dalam sengketa warisan dan kepastian hukum ahli waris, terutama ketika pembagian dilakukan tanpa kejelasan objek atau melanggar hak mutlak ahli waris tertentu.

Apakah Harus Menggugat untuk Membatalkan ?

Tidak selalu, tetapi sering kali perlu.

Perjanjian batal demi hukum pada dasarnya tidak memerlukan pembatalan, namun gugatan tetap diajukan untuk kepastian hukum.
Perjanjian yang dapat dibatalkan harus digugat oleh pihak yang berhak, dengan memperhatikan batas waktu dan pembuktian.

Dalam kondisi seperti ini, langkah paling rasional adalah melakukan pemetaan awal melalui konsultasi hukum perdata sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.

Apakah Perjanjian yang Batal Demi Hukum Bisa Diperbaiki ?
Pada prinsipnya, perjanjian yang batal demi hukum tidak dapat diperbaiki karena secara hukum dianggap tidak pernah lahir sejak awal. Ketidakabsahannya melekat pada fondasi objektifnya, misalnya karena objek yang tidak jelas atau sebab yang terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdata.

Karena dianggap tidak pernah ada, maka perjanjian tersebut tidak dapat “diselamatkan” melalui addendum atau perubahan sebagian isi. Yang dapat dilakukan adalah membuat perjanjian baru yang memenuhi seluruh syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Namun dalam praktik, gugatan ke pengadilan tetap sering diajukan bukan untuk “membatalkan”, melainkan untuk memperoleh kepastian hukum dan penegasan status bahwa perjanjian tersebut memang batal demi hukum.

Dengan demikian, perbedaannya menjadi jelas : perjanjian yang dapat dibatalkan masih bisa dipertahankan, sedangkan perjanjian yang batal demi hukum tidak memiliki dasar untuk dipulihkan.

Berapa Lama Waktu untuk Mengajukan Pembatalan ?

Untuk perjanjian yang dapat dibatalkan, hukum memberikan batas waktu pengajuan pembatalan. Berdasarkan Pasal 1454 KUHPerdata, hak untuk menuntut pembatalan karena cacat kehendak atau ketidakcakapan pada umumnya daluwarsa setelah 5 (lima) tahun.

Perhitungan jangka waktu tersebut bergantung pada jenis cacatnya :

1. Dalam hal paksaan, waktu dihitung sejak paksaan berhenti.
2. Dalam hal kekhilafan atau penipuan, sejak diketahui adanya kekhilafan atau tipu muslihat tersebut.
3. Dalam hal ketidakcakapan, sejak pihak yang tidak cakap menjadi cakap menurut hukum.

Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak diajukan gugatan, maka perjanjian tetap dianggap sah dan mengikat. Inilah sebabnya pemahaman mengenai klasifikasi “batal demi hukum” dan “dapat dibatalkan” bukan hanya persoalan teori, tetapi menentukan strategi hukum dan batas waktu bertindak.

Penutup Reflektif

Tidak semua perjanjian otomatis sah.
Kesalahan memahami perbedaan antara batal demi hukum dan dapat dibatalkan bukan sekadar kesalahan istilah, tetapi kesalahan strategi hukum.

Analisis yang benar selalu harus dimulai dari Pasal 1320 KUHPerdata, dibaca secara sistematis, bukan sepotong-sepotong.
Di sanalah letak perbedaan antara sekadar menandatangani perjanjian dan benar-benar terlindungi oleh hukum. (legalonline.id)